PATI, Lingkarjateng.id – Banjir yang hingga kini masih menggenangi areal persawahan di bantaran Sungai Silugonggo mendapat tanggapan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Suwarno.

Melihat realita lebih dari 1.000 hektar lahan sawah yang tidak bisa produktif, angggota DPRD Pati Suwarno mendorong setiap perusahaan yang ada di Pati untuk turut membantu korban banjir di sepanjang bantaran Sungai Silugonggo.

Menurut anggota DPRD Pati dari Komisi D ini, perusahaan dapat menyisihkan sebagian keuntungan yang didapatkan untuk menolong korban banjir. Hal ini mengingat banjir yang melanda sejak awal tahun 2023 masih belum surut hingga di bulan ketiga.

“Jadi harapan kami nanti Pak Bupati atau siapa saja itu bisa mengetuk para pengusaha untuk bisa memberikan dana CSR (corporate soscial responsibility) untuk bantuan kepada masyarakat terdampak,” ujarnya.

4 Kali Bahas Raperda CSR, DPRD Pati Sukarno Sebut Belum Ada Titik Temu

Kendati saat ini Kabupaten Pati belum memiliki Peraturan Daerah atau Perda CSR. Suwarno selaku Ketua Badan Penyusunan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Pati mengatakan akan segera menyusun Raperda CSR. Sehingga ke depan, ada payung hukum yang jelas mengatur keberadaan perusahaan di Kabupaten Pati.

Selain dari para pengusaha, anggota DPRD Pati dari fraksi PDIP ini juga memberikan masukan kepada seluruh Apatur Sipil Negara (ASN) agar bersama-sama membantu korban banjir.

Pihaknya meyakini sedikit bantuan dari para dermawan dapat membantu perekonomian warga terdampak banjir yang lumpuh.

“Selain itu juga dengan keterlibatan para ASN untuk bisa membantu entah satu persen atau berapa persen dari penghasilannya atau suka rela untuk membantu bencana banjir ini,” tambahnya.

Pati Ditetapkan Tanggap Darurat Bencana, Pj Bupati: 14 Hari

Lebih lanjut, menurutnya, bantuan tak hanya soal bahan makanan ataupun makanan cepat saji. Sektor pertanian dan perikanan yang rusak akibat terjangan air bah juga perlu dipikirkan oleh pemerintah.

Wakil rakyat dari Kecamatan Winong ini menambahkan, bantuan dari pemerintah yang hanya sebesar 250 juta dirasa olehnya tidak cukup. Mengingat, banjir menggenangi tujuh kecamatan dan puluhan desa terdampak.

“Tapi kalau saya mendengar tadi dari Pak Budi BPBD kalau dana bantuan itu sekitar Rp 250 juta itu hanya akan habis untuk operasional dan masih jauh lagi untuk memenuhi kebutuhan,” tutupnya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Koran Lingkar)