PATI, Lingkarjateng.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Ali Badrudin merespon keluhan dari para Forum Guru Tidak Tetap (GTT) yang mengadu ke pihaknya pada Jumat, 26 Januari 2024 di Kantor DPRD Kabupaten Pati. Sebagai bentuk kepeduliannya, Ali mengusulkan untuk menambah kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi guru.

Dari yang tahun ini hanya dibuka sebanyak 500 formasi guru, Ali mengusulkan ditambah hingga dua kali lipat. Meskipun secara keseluruhan belum bisa mengentaskan seluruh jumlah guru honorer yang ada di Kabupaten Pati, penambahan formasi tersebut diharapkan Ali bisa sedikit demi sedikit menyelesaikan permasalah guru honorer.

Dikatakan oleh Ketua Dewan, Kabupaten Pati harus bisa mencontoh Kabupaten Blora yang dinilai berhasil dalam pengentasan masalah guru honorer.

“Di Pati kita usulkan seribu lebih, ini harus kita bedah persoalannya. Karena kabupaten sebelah sudah gasspol. Biar nanti yang lolos passing grade tidak berebut,” tegas Ali Badrudin.

Terkait anggaran, menurutnya tidak ada masalah. Dirinya yang juga ketua Badan Anggaran (Banggar) siap untuk berhitung bersama dengan Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD).

Akan tetapi terkait usulan penambahan formasi PPPK yang juga membutuhkan anggaran besar, sejauh ini pihak eksekutif belum ada komunikasi dengan pihak legislatif.

“Kalau masalahnya anggaran, BKPP bisa mengajukan ke TAPD agar guru honorer yang sebelumnya 500 nanti 1000 bisa terakomodasi. Sejauh ini TAPD belum ada komunikasi dengan DPRD,” imbuhnya.

Politikus dari PDI-P ini mengusulkan, agar penambahan anggaran untuk pelaksanaan ujian tes PPPK tahun 2024 dibahas di anggaran perubahan.

“Kalau perlu di perubahan 2024 nanti bisa dianggarkan, biar clear,” tandasnya.

Dirinya pun berharap pengentasan permasalahan guru honorer ini bisa selesai di tahun 2026. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)