Viral Dukung Sudewo Jadi Bupati Pati, Paguyuban Kades Gabus Akui belum Ada Teguran

Viral Dukung Sudewo Jadi Bupati Pati Paguyuban Kades Gabus Akui belum Ada Teguran

PATI, Lingkarjateng.id Ketua Paguyuban Kepala Desa (Kades) se-Kecamatan Gabus, Tri Setyanto, angkat bicara terkait viralnya video deklarasi 24 kades yang mendukung Sudewo sebagai bakal calon bupati Pati pada Pilkada 2024.

Tri Setyanto yang juga Kades Sugihrejo mengakui jika video tersebut memang sengaja dibuat oleh pihaknya sebagai bentuk dukungan untuk Sadewo. Karena sebagaimana diketahui, sosok yang juga anggota DPR RI dari Partai Gerindra ini masuk dalam bursa Pilbup Pati 2024.

“Terkait video deklarasi yang beredar luas di media sebelumnya saya minta maaf. Kami mengakui kegiatan itu ada, tetapi itu kami lakukan hanya untuk mendorong Pak Sadewo untuk segera jika mau mencalonkan sebagai Bupati Pati,” jelasnya.

Viral Kades Deklarasi Dukung Sudewo Jadi Bupati Pati, Ini Kata Bawaslu

Pihaknya juga mengakui sebagai seorang kades telah melanggar netralitas, karena seorang pejabat pemerintah dilarang terlibat politik praktis.

Ia juga menyadari akibat dari beredarnya video tersebut tersebut menimbulkan banyak persepsi dari masyarakat akan netralitas seorang Kades yang seharusnya bisa dijunjung tinggi.

“Memang benar kalau kita bicara netralitas, semua pejabat tidak diperbolehkan mengarahkan dukungan kepada calon tertentu,” sambungnya.

Netizen Pertanyakan Video Paguyuban Kades Kecamatan Gabus Dukung Sudewo Jadi Bupati Pati

Namun dia mengaku, hingga video tersebut ramai menjadi buah bibir masyarakat, pihaknya maupun kades lain belum mendapatkan teguran resmi dari pihak-pihak terkait.

“Apakah kegiatan itu salah atau tidak, atau ada yang melapor. Sampai hari ini belum ada,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Pati Supriyanto menyampaikan masih akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Apalagi, saat ini belum ada tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada). Disisi lain Sudewo juga belum secara resmi menjadi calon bupati.

“Kami juga sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak. Banyak yang kita diskusikan, salah satunya adalah netralitas ASN, perangkat desa, dan sebagainya,” tutup Supriyanto. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)