JEPARA, Lingkar.news – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara terus berupaya meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), salah satunya melalui sektor pendidikan termasuk menurunkan jumlah anak tidak sekolah (ATS).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Haizul Ma’arif, menyampaikan anggaran pendidikan non formal di Kabupaten Jepara beberapa tahun terkahir ini selalu meningkat. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi anak-anak yang putus sekolah, sehingga semua anak di Jepara mendapatkan akses pendidikan yang baik.

“Apalagi anggaran pendidikan merupakan salah satu pelayanan wajib dasar yang harus dipenuhi,” kata Gus Haiz, sapaan Ketua DPRD Jepara, dalam acara Dialog Interaktif Tamansari Menyapa dengan tema “Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Upaya Mengentaskan Anak Putus Sekolah” yang digelar pada Kamis, 2 Mei 2024 (2/5) di Radio R-Lisa FM Jepara.

Gus Haiz mengatakan anggaran pendidikan harus dimanfaat secara tepat sasaran sehingga program-program pendidikan termasuk mengembalikan anak putus sekolah bisa ter-cover semua.

“Dengan melihat kondisi pendidikan di Kabupaten Jepara sebenarnya sudah cukup bagus jika dilihat dari ketersediaan sekolah. Mulai dari jenjang tingkat dasar, menengah, dan atas,” terangnya.

Berdasarkan data Dapodik, Gus Haiz memaparkan terdapat 171 sekolah tingkat dasar di Jepara, kemudian 31 sekolah tingkat menengah, 6 sekolah menengah atas dan 17 sekolah kejuruan.

“Jumlah ini sudah baik jika ditinjau dari segi ketersediaan pendidikan,” sambungnya.

Gus Haiz menjelaskan, salah satu upaya yang sedang dilakukan DPRD Jepara untuk mengatasi ATS di Jepara di antaranya adalah menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Aturan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan keluarga.

Menurutnya peran semua pihak mulai dari bawah sampai atas terutama dua instansi yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Badan Perencanaan Pembangun Daerah (Bappeda) harus bekerja keras untuk mengatasi permasalahan terkait pendidikan.

“Harapan kami memang upaya menurunkan ATS ini dilaksanakan secara masif, bukan hanya lembaga pendidikan saja, tetapi dari tingkat bawah melalui RT dan RW harus mempunyai peran yang sama, dan yang paling penting adalah peran keluarga,” bebernya.

Sementara itu Ketua Dewan Pendidikan Jepara, Ana Khomsanah, menyoroti salah satu faktor permasalahan ATS di Jepara. Menurutnya ATS bisa disebabkan karena tindak kekerasan seksual dan perundungan di lembaga pendidikan.

“Perlu ada upaya komunikasi terus menerus dan itu kewajiban kita semua, masyarakat berkewajiban mengubah pola pikir masyarakat tentang betapa pentingnya pendidikan,” tegasnya.

Tepat pada peringatan Hari Pendidikan Nasional dirinya berharap pendidikan di Jepara betul-betul bisa dievaluasi bersama.

“Bergandeng tangan semua pihak untuk perbaikan ke depan sehingga pendidikan betul-betul bisa untuk mengantarkan Jepara yang lebih maju,” pungkasnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Lingkar.news)