Ketua DPRD Pati Dorong Pemerintah Percepat Proyek Tambat Kapal di Juwana

Ketua DPRD Pati Dorong Pemerintah Percepat Proyek Tambat Kapal di Juwana

PATI, Lingkarjateng.id – Penumpukan kapal yang parkir di hilir Sungai Silugonggo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati disoroti Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin. Menurutnya, keberadaan parkir kapal yang sangat padat itu menghambat aliran sungai menuju laut sehingga disinyalir menjadi salah satu penyebab banjir.

Melihat masalah tersebut, wakil rakyat dari partai PDIP itu mendorong pemerintah daerah, provinsi dan pusat agar bisa mengakomodir lahan parkir untuk para nelayan. Terlebih sebelumnya pemerintah juga telah berjanji akan membuatkan tambat kapal, namun hingga kini masih belum terealisasi.

“Itu bukan salah teman-teman nelayan, salah dari pemerintah yang selama ini mau dibuatkan tambatan kapal, sampai detik ini belum terealisasi. Tambatan kapal yang sudah ada ‘kan belum berfungsi. Semoga saja ke depan, dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bisa mengalokasikan tambatan kapal,” beber Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin.

Hindari Kebakaran Kapal, Ketua DPRD Pati Minta Nelayan Atur Jarak Parkir

Dirinya memahami ketiadaan tambat kapal maupun tempat parkir kapal membuat nelayan memanfaatkan Sungai Silugonggo untuk menepikan kapalnya. Padahal melihat kondisi parkir kapal yang berdempetan juga berisiko jika terjadi kebakaran.

Ketua DPRD Pati Dorong Pemerintah Percepat Proyek Tambat Kapal di Juwana 2
POTRET: Kondisi Sungai Silugonggo penuh dengan kapal yang parkir lantaran minimnya tambat kapal. (Arif Febriyanto/Lingkarjateng.id)

Kendati begitu, Ali Badrudin mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait pembuatan tambat kapal lantaran area pelabuhan Juwana merupakan wewenang dari Pemerintah Pusat. Bahkan tambat kapal yang sudah dibangun dalam beberapa tahun terakhir belum selesai dikerjakan.

Mengingat pentingnya keberadaan tambat kapal tersebut, pimpinan dewan asal Kayen ini mendorong percepatan pembangunan tambat kapal agar parkir kapal bisa terakomodir dengan baik dan lebih aman.  

“Masalahnya mau parkir dimana lagi kalau tidak disitu. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kapal selalu bertambah. Itu harus dibaca oleh pemerintah,” tandasnya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)