Mantan Kades di Pati Nilai Demo APDESI Tak Beri Contoh Baik untuk Masyarakat

Gambar Web 20240203 150115 0000

PATI, Lingkarjateng.id – Praktisi hukum sekaligus mantan Kepala Desa (Kades) Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati Slamet Widodo S.H, menyoroti aksi demo di depan gedung DPR-RI Senayan Jakarta yang dilakukan oleh ribuan Kades se-Indonesia pada Rabu, 31 Januari 2024 lalu.

Dirinya menilai, apa yang dilakukan oleh ribuan Kades yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) tersebut bukan untuk kepentingan masyarakat melainkan kepentingan pribadi dari para Kades.

Terlebih dari video viral yang beredar, memperlihatkan aksi tidak terpuji dengan memanjat pagar gedung DPR-RI yang dilakukan oleh Kades asal Kecamatan Wedarijaksa Pati.

“Mereka tidak ingat kalau undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, itu dibuat untuk kepentingan (kades) bukan untuk kemaslahatan (masyarakat),” ucap pria yang akrab disapa Om Bob, Sabtu, 3 Februari 2024.

Kepentingan pribadi yang dimaksud om Bob adalah perpanjangan jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Menurutnya, keinginan perpanjangan masa jabatan ini diperjuangkan oleh para Kades untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk kemaslahatan masyarakat desa.

Selain menilai untuk kepentingan pribadi, Om Bob juga menyayangkan perusakan pagar gedung DPR-RI hingga blokade jalan tol yang dilakukan oleh para Kades.

Perilaku seperti itu dinilai tidak memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat, namun justru sebaliknya.

“Mereka merusak gedung DPR hanya karena ingin menambah masa jabatan. Apakah itu untuk saat ini atau seterusnya, karena ada batasannya. Sesuai dengan UU yakni 6 tahun selama tiga periode, ini sudah bagus,” tambahnya.

Terkait adanya kepentingan politik karena aksi demo dilakukan berdekatan dengan Pemilu, om Bob enggan berkomentar banyak.

Menurutnya, meskipun secara etik seorang pejabat pemerintah seharusnya menjunjung tinggi netralitas. Statemen yang dikeluarkan oleh presiden Jokowi yang memperbolehkan seorang presiden ikut kampanye, menurutnya sudah merusak tatanan etik elit pejabat.

“Secara teori semua diharapkan netral. Tapi karena pak Jokowi kemarin bilang berpihak. Dalam hal ini teman-teman Kades mereka merasa setiap lima tahun sekali ada yang membutuhkan mereka untuk bisa masuk lagi ke Senayan,” tandasnya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)

Exit mobile version