Belum Terealisasi, Ketua DPRD Pati Sebut Usulan TPA Terkendala Anggaran

Belum Terealisasi Ketua DPRD Pati Sebut Usulan TPA Terkendala Anggaran

PATI, Lingkarjateng.id – Penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Pati masih menjadi permasalahan yang belum mendapatkan solusi terbaik. Bahkan, usulan penambahan tempat pembuangan akhir (TPA) di Pati Selatan tepatnya di Kecamatan Kayen hingga kini belum menemui titik temu.

Hal ini pun menjadi pekerjaan rumah baik bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati selaku badan eksekutif maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan legislatif agar segera terselesaikan.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin juga belum bisa memastikan realisasi usulan penambahan TPA di Kayen itu. Menurutnya, pembangunan TPA terkendala penganggaran yang dialokasikan untuk persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Wakil Ketua DPRD Pati Usul Bentuk Bank Sampah Tiap Desa

Kendati begitu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan mengupayakan usulan tersebut di tahun 2023 dengan harapan bisa direalisasikan secepatnya.

“Kalau ada anggaran akan kita realisasikan, tentunya bertahap, karena dana tidak bisa keluar begitu saja baik yang dari daerah maupun dari pusat. Semoga saja di 2023 bisa dianggarkan dan direalisasikan tahun berikutnya, kalau memang ada perencanaanya,” bebernya.

Buang Sampah di Sungai Didenda Rp 50 Juta, DLH Pati: Masyarakat Belum Sadar

Politisi PDIP ini menyatakan bahwa dirinya menyambut baik usulan penambahan TPA di Pati selatan. Apalagi, Pemkab Pati saat ini hanya memiliki dua TPA yang berada di Desa Banyuurip, Kecamatan Margorejo dan Desa Plosojenar, Kecamatan Jakenan. Sayangnya, kedua TPA tersebut sudah overload.

Sementara itu, Kepala DLH Pati, Tulus Budihardjo, mengatakan bahwa pihaknya sudah mengusulkan TPA di Pati Selatan karena memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hanya saja hingga saat ini belum ada realisasinya.

“Memang benar di Pati Selatan itu belum ada TPA. Sebetulnya juga cukup krusial karena wilayahnya cukup luas dan jarak tempuh ke TPA kota juga jauh. Jadi biaya operasionalnya juga tinggi kalau tidak ada TPA di sana,” jelasnya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)