admin
PATI, Lingkarjateng.id – Aksi demo nelayan asal Juwana, yang tergabung dalam Fron Nelayan Bersatu (FNB) di depan gedung Bupati pada 10 Mei 2023 sekitar jam 11.00 WIB mengundang perhatian masyarakat.
Pada kesempatan itu, demo nelayan diwarnai aksi masyarakat yang mengenakan kostum pocong dan membawa keranda bertuliskan “kematian hati nurani”. Aksi itu diumpamakan kondisi pemerintahan saat ini yang dinilai tidak pro rakyat.
Demo nelayan ini menuntut penolakan Peraturan Pemerintah (PP) Nnomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Nelayan mendesak agar Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) mengubah isi di dalam PP yang dianggap memberatkan para nelayan.
Ketua FNB Pati, Siswo Purnomo, menyampaikan kekhawatiran para nelayan akan keberadaan nelayan asing. Dimana didalam PP tersebut, pemerintah dianggap membuka kesempatan asing untuk turut mencari ikan di perairan Indonesia.
Selain itu, nelayan juga dirugikan dengan minimnya jumlah pangkalan tempat bersandar bagi para nelayan yang pada saat melaut bisa sampai ke perairan Papua.
“Kami khawatir kuota penangkapan ikan membuka nelayan asing. Berikutnya soal pangkalan, dimana kita diwajibkan atau diberikan hanya satu pelabuhan pangkalan. Apalagi disana belum terjamin pembeli ikan,” ungkapnya.
View this post on Instagram
Zona penangkapan ikan yang hanya satu mil, juga diminta agar diperluas menjadi dua mil. Sehingga, jika sewaktu-waktu terjadi problem saat melaut, ada tempat bersandar bagi para nelayan Pati.
Siswo menambahkan, sanksi administratif yang tertuang dalam PP Nomor 11 tersebut sangat memberatkan bagi pemilik kapal lantaran denda yang mencapai 1000%.
“Pemilik kapal tidak mampu membayar denda administrasi yang sangat mahal dan tidak rasional karena dikali 1000%. Apalagi kami menangkap ikan itu tergantung musim dan ketidakpastian hasil tangkapan. Selain itu, usaha kami adalah usaha bagi hasil yang menghidupi rakyat kecil,” bebernya.
Atas aksi demo nelayan ini, pihaknya meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pati melalui Penjabat Bupati bersama Ketua DPRD untuk mengawal. Jika tidak, pihaknya akan melakukan aksi yang lebih besar di ibu kota Jakarta. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)